Kamis, 28 Juni 2012

Pengambilan Keputusan dari kebijakan Moratorium PNS

Moratorium PNS yang berlaku mulai 1 September 2011 hingga Desember 2012 merupakan sebuah kebijakan mengenai penundaan sementara penerimaan PNS. Penundaan perekrutan PNS tidak termasuk  pada tenaga pendidik (guru dan dosen), tenaga kesehatan (dokter, bidan, dan perawat), sipir, serta tenaga pelayanan publik di terminal dan bandar udara.
Menurut Mangindaan( Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), selama periode moratorium, setiap daerah dan instansi di pusat atau pun di daerah memang diminta membuat rencana induk penataan organisasi, penataan personel. Sampai akhir tahun ini harus sudah ada grand design, rencana strategi lima tahun dan besaran turun naiknya PNS yang diperlukan.
Menurut dia, moratorium penerimaan pegawai tidak terlepas dari program reformasi birokrasi. “Area perubahan yang menonjol dalam reformasi birokrasi adalah pertama, kelembagaan atau struktur organisasi. Kedua, tatalaksana. Ketiga manajemen sumber daya manusia aparatur. Ketiga hal itu sangat terkait.
Belanja pegawai negeri dinilai sangat memberatkan anggaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sejumlah daerah sampai harus menyediakan separuh lebih dari anggaran mereka untuk membayar gaji pegawai.
Seiring naiknya anggaran dalam RAPBN 2012, alokasi belanja rutin yang lebih banyak digunakan untuk membiayai birokrasi juga membengkak menjadi 80,43 persen. Anggaran untuk belanja modal hanya 17,62 persen dan belanja sosial hanya 6,67. persen (Kompas, 19/8).
Keputusan moratorium PNS itu mendapat dukungan dari kalangan parlemen karena dianggap sebagai langkah taktis untuk mengefektifkan reformasi birokrasi. “Moratorium itu langkah taktis mengefektifkan reformasi birokrasi,” kata anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika.
Menurut dia, anggaran program reformasi birokrasi sudah dialokasikan setiap tahun, tetapi hasilnya tidak maksimal. “Beban negara untuk menanggung gaji pegawai itu tidak seimbang dengan anggaran untuk masyarakat di luar PNS,” ujarnya Menurut Pasek, pemerintah memang harus mengurangi kebutuhan pegawai.
Sumber : SKH Kompas hal.8, 25 Agustus 2011
Dalam proses pengambilan keputusan itu sama dengan pengambilan suatu kebijakan. Dalam proses pengambilan keputusan Menurut Herbert A Simon ada 4 tahap :
  • Pemahaman : merupakakan proses untuk memahami masalah untuk menghasilkan cara pemecahan dan menguji cara pemecahan masalah tersebut dapat dilaksanakan.
  • Perancangan : menyelidiki lingkungan kondisi-kondisi yang   menentukan keputusan, dimulai dengan pemeriksaan data mentah yang peroleh kmdn di olah dan diperiksa untuk di jadikan petunjuk dalam penentuan masalah.
  • Pemilihan : memilih arah tindakan tertentu dari semua arah tindakan yang ada.
  • Penetapan : Pilihan tindakan dilakukan atau ditentukan dan dilaksanakan.
Dilihat dari proses yang pertama yaitu pemahaman.mengenai jumlah PNS di indonesia yang sudah terlalu tinggi sehingga belanja pegawai yang harus dikeluarkan negara juga tinggi dimana APBN yang harusnya bisa dipakai untuk hal yang lebih penting untuk pembangunan negara kedepan harus terpakai banyak untuk membayar pegawai. Perekrutan pegawai negeri sipil pun selalu ramai dimana pegawai negeri masih menjadi dambaan bagi masyarakat. Dengan adanya minat masyarakat yang tinggi dengan bekerja sebagai PNS,maka jumlah pekerja di sektor lain sering tidak dilirik para pencari kerja,seperti menjadi pengusaha,pegawai swasta,ataupun profesional dalam bidang tertentu. Jumlah calon pegawai negeri sipil (PNS) yang direkrut terus meningkat, tetapi pelayanan publik tak kunjung membaik. Padahal, perekrutan dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di berbagai bidang kehidupan.
Dari proses yang kedua yaitu perancangan,dalam proses ini dari harian kompas, 25 Agustus 2011 di beritakan Seiring naiknya anggaran dalam RAPBN 2012, alokasi belanja rutin yang lebih banyak digunakan untuk membiayai birokrasi juga membengkak menjadi 80,43 persen. Anggaran untuk belanja modal hanya 17,62 persen dan belanja sosial hanya 6,67. Persen. Belanja pegawai di 294 kabupaten/kota lebih dari 50 persen APBD. Bahkan di 116 kabupaten/kota justru lebih dari 60 persen. Tidak hanya itu, di sejumlah daerah juga ditemukan adanya alokasi belanja pegawai lebih dari 70 persen dari APBD.
Proses yang ketiga yaitu pemilihan. Kebijaksanaan mengenai jumlah PNS yang tinggi apakah akan terus dibiarkan begitu saja. Persoalan ini sebenarnya bisa diatasi jika reformasi birokrasi dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Jane E Fountain (2007) dalam Bureaucratic Reform and E-Government in the United States: An Institutional Perspective menyebutkan, sejak tahun 1993, pada era pemerintahan Presiden Bill Clinton, reformasi birokrasi di Amerika Serikat (AS) telah bergerak ke arah e-government. Bahkan, dua masa periode pemerintahan di AS kemudian tampak memfokuskan pada reformasi birokrasi berbasis e-government (Fountain 2001, 2006). Dengan dukungan regulasi dan kontrol yang baik melalui pengembangan e-government, potensi inefisiensi kinerja birokrasi, ”politisasi birokrasi”, dan penyalahgunaan wewenang tentu dapat diminimalkan.Namun jika kita melihat birokrasi yang ada di indonesia yang notabennya masih bergerak menuju e-goverment,penghentian sementara penerimaan PNS adalah alternatif yang dapat diambil di kondisi yang ada saat ini.
Proses yang terakhir yaitu penetapan, dengan adanya penjabaran yang ada di proses-proses sebelumnya maka pemerintah mengambil kebijakan moratorium PNS yang dimulai 1 september 2011 hingga Desember 2012. kebijakan moratorium perekrutan PNS diharapkan benar-benar jadi titik awal menuju agenda reformasi birokrasi secara total.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar